Jakarta – Direktur Siber Obat dan Makanan BPOM menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Sistem Pengawasan Barang Beredar di Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada Senin (28/08/2023). Kegiatan FGD diskusi yang melibatkan BPOM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Informasi dan Informatika, serta akademisi tersebut bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengembangan sistem pengawasan barang beredar di PMSE. Adanya FGD tersebut menindaklanjuti arahan presiden tentang kebijakan peredaran barang di e-commerce.
Direktorat Siber Obat dan Makanan mewakili BPOM memaparkan Implementasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Beredar di PMSE meliputi tren peredaran obat dan makanan ilegal di PMSE, sistem dan mekanisme pengawasan peredaran obat dan makanan ilegal di PMSE, serta usulan rekomendasi dalam pengembangan sistem pengawasan PMSE. Dalam periode 2021-2023, tren hasil patroli siber obat dan makanan ilegal di media daring mengalami peningkatan, tren tersebut selaras dengan data dari Bank Indonesia bahwa kategori personal care dan kosmetik menjadi salah satu dari tiga kategori produk penjualan tertinggi periode 2018-2022.
Pada diskusi tersebut Plt. Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyampaikan mengenai fenomena dan tantangan pengawasan PMSE saat ini, diantaranya adalah wacana Local Currency Settlement di wilayah ASEAN, Cross Border e-commerce, dan penjualan daring melalui fitur live di marketplace dan sosial commerce. Untuk itu dinilai perlu adanya sistem terintegrasi antara pemerintah dan pihak penyelenggara perdagangan melalui sistem elekronik yang mengakomodasi kementerian/lembaga untuk dapat melakukan pengawasan PMSE. (ND)
