Denpasar (30/8/2024), Badan POM melakukan Forum Komunikasi dan Koordinasi Intelijen dan Siber sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor yang telah dijalin hingga saat ini. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Penindakan, Rizkal, kemudian dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Deputi Bidang Penindakan Badan POM, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan POM dan perwakilannya, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI), Badan Standardisasi Nasional. Sekretaris Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Digital Kejaksaan Agung RI, Indonesian E-Commerce Association (idEA), hingga Asosiasi Forensik Digital Indonesia (AFDI).
Deputi Bidang Penindakan menekankan pentingnya memperkuat fungsi penindakan Badan POM dalam mengungkap jaringan kejahatan obat dan makanan, terutama karena meningkatnya penjualan daring. Upaya yang dilakukan termasuk memperluas jejaring informasi intelijen, membangun laboratorium forensik digital berstandar SNI ISO/IEC 17025:2017, dan bekerja sama dengan PPMSE untuk menerapkan *negative list* produk ilegal. Ia juga mengapresiasi dukungan lintas sektor dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan ilegal.
Kegiatan ini diawali dengan pemaparan materi oleh Sekretaris Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri, Muhammad Nuh Al-Azhar. Dalam paparannya, beliau menekankan bahwa forensik digital saat ini menjadi sesuatu yang penting sebagai jalan dalam pengungkapan kejahatan, khususnya di bidang obat dan makanan. Beliau menyarankan agar BPOM dapat mempersiapkan technical training petugas, menjalin network sebanyak-banyaknya yang bisa dibangun dengan komunitas cyber security dan digital forensik, serta sertifikasi kompetensi yang sangat dibutuhkan saat dibutuhkan menjadi saksi ahli di persidangan.
Selain itu, dalam kegiatan ini pula, Badan Standardisasi Nasional yang diwakili oleh Deputi Bidang Akreditasi, Wahyu Purbowasito Setyo Waskito menyerahkan Sertifikat ISO/IEC 17025:2017 kepada Laboratorium Forensik Digital Badan POM yang mana diterima oleh Deputi Bidang Penindakan. Laboratorium Forensik Digital Badan POM merupakan laboratorium forensik digital ke-6 yang terakreditasi di Indonesia.
Tak hanya itu, pemberian penghargaan juga dilakukan kepada BIN, BAIS TNI, Laboratorium Forensik Digital Kejaksaan Agung, dan idEA dalam upaya perkuatan sinergi yang telah dibangun bersama Badan POM dalam pengungkapan dan penindakan kejahatan obat dan makanan. Penandatanganan komitmen bersama BPOM bersama idEA juga dilakukan dalam upaya penerapan negative list bagi Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) (GDH).
